Dalam rangka 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Pertemuan Workshop fogging bagi petugas Surveilans Puskesmas dan fogging Puskesmas se Kabupaten Inhil yang dipusatkan di Aula Hotel Inhil Pratama (IP), rabu (23/01/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, H. Zainal Arifin, SKM., M.Kes yang dalam hal ini diwakili oleh Kapala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Subowo Radiyanto, SKM., M.Kes mengatakan Berdasarkan laporan mingguan sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa (SKDR-KLB) di akhir tahun 2018 dan menjelang awal tahun 2019, hingga hari ini demam berdarah dengue (DBD) di beberapa tempat di Kabupaten Indragiri Hilir terutama daerah endemis DBD seperti : Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Desa Tanjung Baru terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan issue penanggulangan dilapangan yang di anggap terlambat penanganan oleh karna belum samanya persepsi antara petugas dan masyarakat yang terdampak akibat DBD.

“Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah kenapa ada kasus baru dilaksanakan fogging/penyemprotan asap. Hal ini sangat menjadi perhatian masyarakat kita baik di media social bahkan sampai hearing kepada Anggota DPRD kita memberikan penjelasan bagaimana tentang tatalaksana fogging dilapangan”, ucap Kabid P2P Subowo Radiyanto.

Lebih lanjut Kapala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Subowo Radiyanto, SKM., M.Kes menjelaskan pada umumnya program pemberantasan DBD belum berhasil apabila ketergantungan kepada kegiatan fogging. Fogging adalah kegiatan pengendalian vektor dengan pengasapan dilakukan di rumah penderita/tersangka DBD dan lokasi sekitar yang diperkirakan menjadi sumber penularan. Fogging dilakukan apabila hasil penyelidikan Epidemiologi (PE) Positif yaitu ditemukan penderita/tersangka DBD lainnya atau ditemukan tiga atau lebih penderita panas tanpa sebab dan ditemukan jentik > 5%. Fogging dilaksanakan dalam radius100-200 meter dan dilakukan dua siklus dengan interval lebih kurang 1 minggu. (KEMENKES RI, 2017).

“Terkait hal tersebut diatas diperlukan kerja yang ekstra proaktif didalam merespons terutama komunikasi kepada warga atau ketua RT/RW lingkungan yang terdampak DBD paling tidak respon awal kita sebagai petugas kesehatan didalam menindaklanjuti adanya laporan tersangka kasus DBD baik yang sudah dirujuk dan di rawat di rumah sakit untuk dapat sesegera mungkin di tindaklanjuti sesuai alur penatalaksanaan penanggulangan DBD di lapangan”, terang Kabid P2P Subowo Radiyanto

“Kita sadari bahwa upaya penanggulangan DBD ini tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri, untuk itu diperlukan sinergisitas program terkait dalam hal ini Tim SKDR-KLB bersinergi dengan program Promkes, Kesling, P2 DBD dan program lain yang terkait serta lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan DBD”, tambahnya

Disamping itu, pelaksanaan fogging dilaksanakan sesuai indikasi bagan alur penanggulangan kasus DBD disertai dengan kegiatan 3M plus karena jika hanya fogging saja tanpa dilanjutkan oleh masyarakat dengan kegiatan 3M plus maka fogging akan menjadi sia-sia.

“Untuk menekan angka kejadian DBD dan memutus matarantai penularan DBD saya berharap kita dapat lebih proaktif dan memantapkan upaya penanggulangan DBD dilapangan melalui workshop fogging yang sedang kita lakukan hari ini dapat kita kembangkan lagi ilmunya kepada kader-kader masyarakat lainnya agar bersama puskesmas dapat menanggulangi DBD secara bersama-sama dengan masyarakat”, tutupnya

Tinggalkan Balasan

Silakan Masukkan Komentar Anda
Silakan Masukkan Nama Anda Disini