Skip to main content

PELAYANAN PRIMER OLEH BPJS DI FKTP SUNGAI SALAK

11.Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diFKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) pada penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan Nasional dilakukan dengan penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pembayaran kapitasi yang telah ditetapkan dengan peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan nomor 2 tahun 2015.

Oleh karena itu BPJS Kesehatan melaksanakan supervisi pelayanan primer diFKTP Sungai Salak pada hari Jum’at, 2 Juni 2017. Adapun beberapa hal yang disampaikan adalah Pelaksanaan WTA dipuskesmas kepada peserta JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional ) , konfirmasi kekurangan batas klaim, dan BPJS Kesehatan on the spot bersama unit pemasaran.

Sehubungan dengan hasil pencapaian target indikator komitmen pelayanan diFKTP menjadi dasar pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, maka dari itu kami mengharapkan kerjasama yang baik dari Dinas Kesehatan serta FKTP untuk mulai memperhatikan ketiga indikator tersebut agar  berada diatas indikator standar sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing FKTP. “Ujar Dwi Ambang P”. 1.

Selain menyampaikan hal tersebut BPJS juga membuka Tenda didepan puskesmas untuk Pendaftaran BPJS bagi peserta baru dan bagi peserta yang keluarganya belum terdaftar diBPJS. Masyarakat senang sekali dengan adanya pelayanan BPJS yang turun langsung kePuskesmas Sungai Salak karena mereka tidak perlu jauh-jauh pergi mengurus BPJS dikabupaten. “Ujar salah seorang peserta yang baru mendaftar”.

Narasumber : Asmuliyanti, SKM

INGIN MEMILIKI BPJS GRATIS, IKUTI LANGKAH BERIKUT INI

Seiring masih banyaknya masyarakat Kabuimg_2116paten Inhil yang terkategori miskin dan tidak memiliki BPJS, disarankan untuk segera mendaftarkan dirinya ke Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Arifin saat dikonfirmasi kepada Media Center Team, Kamis (29/9/2016) melalui selulernya.

“Kami sarankan kepada masyarakat Indragiri Hilir yang tergolong tidak mampu silahkan untuk mendaftarkan dirinya ke Kepala Desa atau Lurah setempat agar bisa didata,” ujar Kadiskes.

Zainal Arifin sebutkan, setelah nanti terdata maka pihak Kepala Desa atau Lurah akan melaporkan data tersebut ke Dinas Sosial Inhil.

“Dinas Sosial yang akan menyeleksi dari data tersebut. Setelah itu, data yang dinyatakan layak dan pantas maka itu yang akan kami ajukan menjadi peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, Zainal Arifin juga menambahkan, bagi masyarakat Inhil yang sudah memiliki Jamkesda diharapkan untuk segera mengintegrasikan ke BPJS.

“Bagi pemegang Jamkesda diharapkan segera untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan agar bisa diintegrasikan ke BPJS,” tutup Zainal Arifin

DINAS KESEHATAN MENGHIMBAU RT DAN RW MENDATA MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MENJADI PESERTA BPJS KESEHATAN

Dinas Kesehatan menghkadis-wwncrarapkan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) agar mendata warganya yang tidak mampu di lingkungannya masing-masing.

Data ini nantinya akan menjadi rujukan bagi Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil dalam menentukan kepesertaan BPJS Kesehatan, yang iurannya akan ditanggung langsung oleh Pemerintah.

Kepala Diskes Inhil, H. Zainal Arifin SKM, M.Kes mengatakan, tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sehingga mulai tahun 2017 mendatang tidak berlaku lagi.

“Untuk itu, bagi warga yang tidak mampu segera didata oleh Ketua RT/RW guna mendapatkan Kartu BPJS yang preminya 100 persen dibayar oleh Pemerintah,” kata H. Zainal Arifin SKM, M.Kes saat dikonfirmasi awak media melalui blackberry massangernya, kemarin.

Terkait hal tersebut, lanjut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini, Surat Edaran Bupati Inhil sudah dijalankan sejak Bulan Maret lalu.

“Surat Edaran sudah kita berikan kepada seluruh Camat, tinggal mereka yang mensosialisasikan kepada warganya melalui Kades atau Lurah,” tutupnya.