Skip to main content

PKM Pengalihan Keritang Jamu dan Fasilitasi Jemput Bola BPJS Kesehatan Tembilahan

Tak kenal jarak dan waktu menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan Tembilahan untuk terus mengembangkan inovasi yang dihadirkan bagi masyarakat.

Adanya layanan jemput bola yang dihadirkan oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu bukti inovasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

Selasa (17/12/2019), kedatangan BPJS Tembilahan ke Kelurahan Pengalihan Keritang dijamu langsung oleh Puskesmas Pengalihan Keritang.

“Jemput bola BPJS Kesehatan Tembilahan ke UPT Puskesmas Pengalihan Keritang yaitu dalam rangkaian pendaftaran atau pembuatan BPJS-KIS,” terang Kepala Puskesmas Pengalihan Keritang Nurjihan, S.Kep melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Hermanto, AMKL.

Layanan ini dinilai KTU sangatlah bagus, PKM Pengalihan Keritang juga siap memfasilitasi tempat untuk masyarakat dalam pembuatan BPJS-KIS.

BPJS Kesehatan Tembilahan juga berkomitmen akan terus melanjutkan tren positif ini, karena melihat warga yang sangat antusis, BPJS menganggap bahwa apa yang lakukan untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan sudah berhasil.(ded)

JELANG LEBARAN 2017, BPJS KESEHATAN PERMUDAH PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA YANG MUDIK

DSCF7485Sebagai wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan, menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017, BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanannya. Para peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih sederhana. Oleh karenanya, para peserta JKN-KIS yang sedang mudik diimbau untuk selalu membawa Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Askes, Kartu Jakarta Sehat/KJS, dan Kartu Jamkesmas).

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Untuk prosedurnya, peserta JKN-KIS dalam kondisi darurat maupun non darurat dapat langsung berobat ke  IGD rumah sakit terdekat, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan Yessy Rahimi dalam konferensi pers bertema Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan, Kamis (15/06) di Media Center BPJS Kesehatan Kantor Cabang.

Menurut yessy, kebijakan penyederhanaan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Juli 2017. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit pada saat perjalanan mudik ataupun telah sampai ke tujuan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.  Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diemban BPJS Kesehatan.

“Penting diketahui bahwa pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang sedang mudik dan status Kepesertaan aktif. Karena itu, mohon agar peserta memastikan telah membayar iuran dan disiplin membayar iuran agar status kepesertaannya selalu aktif. Untuk mengecek iuran peserta, dapat dilakukan melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile pada Menu Cek Iuran. Sedangkan untuk daftar fasilitas kesehatan dapat dilihat di website BPJS Kesehatan, Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, atau melalui Care Center BPJS Kesehatan 1500400,” jelasnya.

Untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan juga telah menciptakan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android. Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan.

Di samping itu, selama libur lebaran 2017, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400 untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan, memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (mutasi dan aktivasi), serta mengetahui perhitungan denda pelayanan. Layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500400 hadir 7 x 24 jam, sementara khusus layanan konsultasi kesehatan dapat diperoleh pada Senin – Jumat pukul 07.00 – 20.00 WIB.

Yessy menegaskan bahwa selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga membuka Posko Mudik di 8 (delapan) titik padat pemudik, yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta, Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Gilimanuk Bali, serta Pelabuhan Merak Banten. Posko Mudik BPJS Kesehatan yang digelar pada 21 – 24 Juni 2017 tersebut menyedikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, fasilitas relaksasi, hingga sosialisasi program jaminan kesehatan kepada para pemudik.

BPJS KESEHATAN : DAFTAR JKN-KIS KINI BISA LEWAT TELEPON

DSCF6808BPJS Kesehatan mengembangkan strategi kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau menginginkan kemudahan dalam mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS. Khusus untuk pendaftaran calon peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/peserta mandiri dan peserta kategori Bukan Pekerja (BP), BPJS Kesehatan memperluas kanal-kanal pendaftaran yang telah ada, salah satunya melalui mekanisme pendaftaran melalui telepon yaitu lewat BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.

Kini calon peserta tidak perlu mengantri panjang di Kantor BPJS Kesehatan, cukup dengan menghubungi 1500-400, calon peserta kategori PBPU atau peserta mandiri bisa melakukan pendaftaran via telepon ke BPJS Kesehatan Care Center atau Virtual Service. BPJS Kesehatan Care Center yang sebelumnya terdapat fungsi pemberian informasi, penanganan pengaduan, tanya dokter dan pengelolaan media sosial maka saat ini dikembangkan fungsinya.

“Salah satunya adalah pendaftaran peserta PBPU atau peserta mandiri dan peserta Bukan Pekerja. Peserta juga dapat melakukan perbaikan atau perubahan data kepesertaan untuk nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KK, NIK, alamat, email, nomor telepon, kelas rawat dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun ini masih untuk peserta PBPU atau peserta mandiri. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepuasan kepada peserta yang juga menjadi salah satu Fokus Utama BPJS Kesehatan di tahun 2017. BPJS Kesehatan terus mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi serta meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat cakupan kepesertaan,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tembilahan, Yessy Rahimi.

Yessy menjelaskan lebih lanjut, hal yang harus dipersiapkan calon peserta sebelum mendaftar via telepon Care Center 15004 400 antara lain beberapa informasi yang akan ditanyakan oleh petugas Care Center seperti Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Rekening Tabungan (BRI/BNI/Mandiri), Nomor handphone, Alamat Domisili/Tempat Tinggal (Untuk Pengiriman Kartu) dan Alamat Email. Setelah syarat di atas siap, calon peserta bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Calon peserta akan dilayani oleh Agent Care Center, rekaman pembicaraan antara calon peserta dengan Agent akan menjadi bukti pendaftaran.

Setelah Agent Care Center menyatakan pendaftaran via telepon selesai, Nomor Virtual Account (VA) akan dikirim ke nomor ponsel atau email calon peserta. Setelah mendapatkan nomor VA, peserta diwajibkan untuk membayar iuran pertama yang harus dibayarkan paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari setelah VA diterbitkan. Peserta yang mendaftar via Care Center wajib melakukan pembayaran pertama ke bank dan dengan mekanisme autodebet untuk pembayaran selanjutnya. Sejak pembayaran pertama tersebut kartu peserta telah aktif, BPJS Kesehatan akan  mengirim kartu peserta JKN-KIS ke alamat yang telah diinformasikan pada saat mendaftar.

Di BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, juga disediakan layanan tanya dokter melalui metode teleconsulting dimana peserta JKN-KIS dapat melakukan konsultasi kesehatan kepada Dokter Umum yang siap memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan.

BPJS Kesehatan juga melakukan upaya perluasan kanal pemberian informasi dan penanganan pengaduan diantaranya melalui Website BPJS Kesehatan pada Menu SIPP (Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan) serta integrasi pemberian informasi dan penanganan pengaduan melalui Hotline Service dialihkan secara langsung ke BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 sehingga masyarakat cukup menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

DSCF6786Dalam kesempatan yang sama Yessy juga mengungkapkan bahwa tahun 2016, Kepuasan Peserta sudah cukup tinggi di angka 78,6% dan di tahun ini, BPJS Kesehatan menargetkan angka kepuasan bisa mencapai 80%. Oleh karenanya, berbagai inovasi dan terobosan dilakukan untuk dapat memenuhi target tersebut. Selain pendaftaran melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, saat ini BPJS Kesehatan juga mengembangkan pendaftaran melalui Sistem Dropbox di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor Kecamatan serta Pendaftaran melalui PPOB/mitra kerja BPJS Kesehatan.

Pendaftaran melalui mitra kerja dilakukan dengan membuka Point of Service di pusat perbelanjaan seperti mall, saat ini bekerja sama dengan PT Lippo Karawaci dan tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan institusi lainnya. Untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan pendaftaran bagi Badan Usaha/Perusahaan BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui Portal Pendaftaran Bersama Program Jaminan Sosial Nasional www.bpjs.go.id.

Sebagai informasi, sampai dengan saat ini sudah terdapat kanal-kanal pendaftaran peserta di antaranya :

  1. Pendaftaran langsung di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) dan Liaison Office (LO)
  2. Pendaftaran melalui aplikasi New e-DABU untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
  3. Pendaftaran online melalui website bpjs-kesehatan.go.id
  4. Pendaftaran melalui Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BNI, BRI, dan Mandiri).

Hingga 5 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 176.982.157 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan kurang lebih 20.766 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.825 Puskesmas, 5.279 Klinik Pratama, 4.504 Dokter Prakter Perorangan, 1.143 Dokter Gigi Praktik Perorangan, dan 15 RS Tipe D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juta telah bermitra dengan 5.337 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang mencakup 2.135 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya Klinik Utama), 2.216 Apotek, dan 986 Optik yang tersebar di seluruh Indonesia.

BERSINERGI DENGAN DINAS SOSIAL, BPJS KESEHATAN INHIL BERUPAYA PENDATAAN TEPAT SASARAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatBPJSan Cabang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga April telah mencatat sebanyak 137.659 warga miskin setempat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI.

”Hingga April 2017 masyarakat miskin di Inhil yang sudah ditanggung sebagai peserta dari kuota sharing Pemrov dan Pemkab serta dari APBD Kabupaten berjumlah 137.659,” kata Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Prayudi Ananda Septian di Tembilahan, Kamis.

Yudi merincikan, jumlah kepesertaan PBI tersebut berasal dari “budget sharing” APBD Pemrov dan APBD Kabupaten Inhil sebesar 127.159, ditambah dengan non budget sharing dari Pemerintah Kabupaten sebesar 10.500.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial mengaku sangat kesusahan untuk menentukan masyarakat yang berhak dan tidak berhak masuk kedalam PBI, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Inhil mengaku miskin dan mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan iuran.

”Masalah tersebut menjadi kendala kami saat ini. Kasus ini pula memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di Inhil sangat tinggi,” ucapnya

Selain itu, kasus ini juga mengakibatkan penyimpulan terhadap angka kemiskinan di Inhil menjadi variatif.

Untuk itulah, beberapa waktu lalu, Bupati Inhil Muhammad Wardan meminta kepada Disdukcapil untuk melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran terkait angka kemiskinan yang ril di Inhil.

Meski demikian, lanjut Yudi, BPJS Kesehatan Tembilahan bersama Dinas Sosial akan tetap berupaya melakukan pendataan sehingga bantuan jaminan kesehatan tersebut tepat sasaran.

Lebih lanjut ia menyebutkan, meski dihadapi dengan sejumlah masalah, pihaknya melalui Dinas Sosial tetap terus mengakomodir masyarakat miskin di Kabupaten Inhil agar dapat tercover ke dalam kuota yang tersedia.

”Hingga saat ini, Dinsos tetap mengakomodir masyarakat yang mendaftar sepanjang masih memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tidak melupakan tanggungjawab dalam memastikan status calon peserta,” tutupnya

3 FOKUS UTAMA BPJS KESEHATAN TEMBILAHAN DITAHUN 2017

Badan Penyelenggara JaminBPJSan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan berkomitmen untuk menindaklanjuti 3 fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2017, yakni Keberlangsungan Finansial, Kepuasan Peserta dan Cakupan Semesta.

Pencapaian terhadap 3 fokus utama ini, dilakukan untuk meningkatkan kinerja positif yang telah dicapai oleh BPJS Kesehatan yang baru berusia 3 tahun 3 bulan.

Adapun langkah realisasi yang dilaksanakan pada masing – masing fokus, seperti keberlangsungan finansial, menurut Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Prayudi Ananda Septian, SH, adalah dengan meningkatkan kolektibilitas iuran pada peserta melalui peningkatan kepatuhan dan kemudahan akses pembayaran.

“Dari hasil Rakornas, memang ada penetapan 3 fokus utama. Salah satunya, keberlangsungan finansial. Terobosan kami (BPJS Cabang Tembilahan, red) untuk keberlangsungan finansial ini adalah mengadakan sosialisasi ke setiap wilayah perdesaan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka selaku peserta. Sehingga, menumbuhkan kesadaran untuk membayar iuran,” ungkapnya

Sedangkan, untuk fokus kepuasan peserta, dipaparkan Prayudi Ananda Septian, pihak BPJS Kesehatan Tembilahan akan memberikan ruang kepada peserta untuk memberikan kritik dan saran pasca pemulihan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit.

“Kami akan menghubungi dan menanyakan kepada peserta mengenai layanan yang diperoleh usai pengobatan dilaksanakan dengan data pasien yang dirawat dengan menggunakan BPJS. Jika sekiranya ada keluhan dari peserta yang bersangkutan, maka kami akan segera menindaklanjuti,” paparnya.

Ketiga, untuk fokus terhadap cakupan semesta, dijelaskan Prayudi Ananda Septian, pihak Pemerintah Kabupaten bersama BPJS kesehatan akan menyusun Peraturan Bupati yang nantinya akan mengatur tentang kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) di BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan.

“Jadi nanti, kepada BU (Badan Usaha) diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerjanya atau PPU (Pekerja Penerima Upah) di BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan. Kami sudah berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Inhil melalui instansi terkait dan beberapa BU (Badan Usaha) tentang hal ini. Ini upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti fokus terhadap cakupan semesta,” jelasnya.

“Sesuai dengan amanat undang-undang, seandainya, BU tidak mendaftarkan para karyawannya. Maka, ketika karyawannya sakit, BU wajib mengakomodir pengobatan karyawannya sesuai dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS,” imbuh Prayudi Ananda Septian.

Selanjutnya, Prayudi Ananda Septian mengatakan, pada prinsipnya, Peraturan Bupati yang rencananya akan disusun, juga telah mencakup 3 hal yang menjadi fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2017 tersebut.

Secara menyeluruh, diketahui, terdapat keselarasan antara langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan pada tingkat nasional dengan upaya tindaklanjut oleh BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan guna merealisasikan 3 fokus utama tahun 2017 tersebut.

Adapun langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan secara nasional dalam rangka merealisasikan 3 fokus utama tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Keberlangsungan finansial

Cara untuk menjamin keberlangsungan program ini dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial, peningkatan kolektibilitas iuran pada peserta hingga kemudahan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

  1. Kepuasan peserta

Perlu adanya perbaikan sistem pelayanan online, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan terutama optimalisasi fasilitas tingkat pertama. Bakal difokuskan juga kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

  1. Menuju Cakupan Semesta

Target peserta JKN-KIS mencapai paling tidak 95 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 254 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut BPJS Kesehatan akan melakukan percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran pemerintah dan non-pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif Kader JKN-KIS lewat organisasi kemasyarakatan.