Skip to main content

PERTEMUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS SE-KAB INHIL TAHUN 2019

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Agar pencatatan keuangan dan sistem informasi akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan pertemuan tentang kebijakan akuntansi dan laporan keuangan BLUD puskesmas pada RABU, (10 Juli 2019) bertempat di DUBEST hotel, Tembilahan..

Pertemuan ini di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan KAB. Indragiri Hilir H. Zainal Arifin, SKM. M. Kes, dan di hadiri sekretaris Dinas Kesehatan Rahmi Indrasuri, SKM. M. KL, Sekretariat tim BLUD Dinas kesehatan,  dan Narasumber Hendra Wijaya, S. Sos, M. Si dan Alfian Agustiar, SE serta di ikuti oleh bendahara dari perwakilan Puskesmas sekabupaten indaragiri Hilir.

Hendra Wijaya, S. Sos. M. Si selaku pemateri menerangkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem komputerisasi yang terintegrasi  untuk Pengelolaan Keuangan  Puskesmas yang telah berstatus BLUD penuh atau bertahap. Rancang bangun BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan mengacu pada Permendagri  Nomor 61 Tahun 2007 dan Permenkeu Nomor 76 Tahun 2008 yang melibatkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bagian Akuntansi dan Bagian Utang Piutang dalam proses penginputan data keuangan. Digunakan hanya untuk pengelolaan keuangan yang dananya bersumber dari hasil jasa layanan yang dikelola sendiri, namun tetap menginput data keuangan yang dananya murni bersumber dari APBD/APBN yang bertujuan mempermudah operator dalam pengolahan data.

Pengolahan data dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui posisi  kas, hutang dan piutang setiap saat. Menghasilkan Laporan Keuangan sesuai SAK  dan SAP yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional , Laporan  Arus Kas dan Laporan pendukung lainnya yang dibutuhkan bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Tutupnya.

KADISKES : TARGET KITA MULAI 1 JANUARI 2018 SEMUA PUSKESMAS SUDAH BLUD

DSCF9203Untuk menginplementasikan dan persiapkan dokumen persyaratan administratif BLUD serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka penerapan BLUD di Puskesmas harus memenuhi syarat administratif berupa dokumen – dokumen yang telah ditetapkan.

Untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir bekerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau menggelar Pertemuan BLUD Puskesmas, dalam rangka review dokumen persiapan BLUD Puskesmas se-kabupaten Indragiri Hilir di Dubest Hotel Tembilahan, (01/08/2017).

“Harapan kami selalu panitia / dinas kesehatan khususnya peserta mampu menyelesaikan dokumentasi secepatnya dan dapat terwujudnya BLUD Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir”, terang kiki selaku panitia

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir  H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes dalam arahannya mengatakan agar semua peserta yang ikut review dokumen untuk BLUD bisa mengikuti dengan baik dan cermat.

“Kami berharap ikuti pertemuan ini dengan baik serta cermati apa yang diinginkan oleh BPKP”, ucap kadiskes.

“Target Dinas Kesehatan, tahun depan terhitung tanggal 1 januari 2018 semua sudah BLUD”, harap kadiskes

Jika Puskesmas sudah BLUD, maka untuk menambah apapun, baik itu tenaga kesehatan atau sarana dan prasarana tergantung kepada kepala Puskesmas masing-masing. Jadi punya kekuasaan untuk mengelola keuangan namun bisa dipertanggung jawabkan.

“Blud memudahkan puskesmas untuk mengelola keuangan baik itu untuk menambah sarana dan prasarana maupun yang lainnya”, tambahnya

Sementara itu Ketua tim penilai BLUD, Yelly Efiza SE menerangkan bahwa sudah mereview dokumen salah satu puskesmas yang ada di Inhil yaitu Puskesmas Tembilahan Kota.

“Saya sudah mereview dokumen Puskesmas Tembilahan Kota, hasilnya semua sudah baik namun hanya susunannya saja yang belum pas”, terangnya

Lebih lanjut Yelly Efiza SE mengungkapkan BPKP sudah siapkan aplikasinya jadi jangan takut, kami akan membantu semaksimal mungkin agar semua puskesmas di Inhil bisa BLUD semua.

“Semua sudah kami sederhanakan, dan formatnya pun sudah ada, hanya tinggal mengikutinya saja lagi, jadi dalam 3 hari pendampingan ini semoga bisa lulus BLUD semua, tutupnya.