Skip to main content

TEKAN DBD, DINKES INHIL TAJA WORKSHOP FOGGING

Dalam rangka 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Pertemuan Workshop fogging bagi petugas Surveilans Puskesmas dan fogging Puskesmas se Kabupaten Inhil yang dipusatkan di Aula Hotel Inhil Pratama (IP), rabu (23/01/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, H. Zainal Arifin, SKM., M.Kes yang dalam hal ini diwakili oleh Kapala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Subowo Radiyanto, SKM., M.Kes mengatakan Berdasarkan laporan mingguan sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa (SKDR-KLB) di akhir tahun 2018 dan menjelang awal tahun 2019, hingga hari ini demam berdarah dengue (DBD) di beberapa tempat di Kabupaten Indragiri Hilir terutama daerah endemis DBD seperti : Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Desa Tanjung Baru terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan issue penanggulangan dilapangan yang di anggap terlambat penanganan oleh karna belum samanya persepsi antara petugas dan masyarakat yang terdampak akibat DBD.

“Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah kenapa ada kasus baru dilaksanakan fogging/penyemprotan asap. Hal ini sangat menjadi perhatian masyarakat kita baik di media social bahkan sampai hearing kepada Anggota DPRD kita memberikan penjelasan bagaimana tentang tatalaksana fogging dilapangan”, ucap Kabid P2P Subowo Radiyanto.

Lebih lanjut Kapala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Subowo Radiyanto, SKM., M.Kes menjelaskan pada umumnya program pemberantasan DBD belum berhasil apabila ketergantungan kepada kegiatan fogging. Fogging adalah kegiatan pengendalian vektor dengan pengasapan dilakukan di rumah penderita/tersangka DBD dan lokasi sekitar yang diperkirakan menjadi sumber penularan. Fogging dilakukan apabila hasil penyelidikan Epidemiologi (PE) Positif yaitu ditemukan penderita/tersangka DBD lainnya atau ditemukan tiga atau lebih penderita panas tanpa sebab dan ditemukan jentik > 5%. Fogging dilaksanakan dalam radius100-200 meter dan dilakukan dua siklus dengan interval lebih kurang 1 minggu. (KEMENKES RI, 2017).

“Terkait hal tersebut diatas diperlukan kerja yang ekstra proaktif didalam merespons terutama komunikasi kepada warga atau ketua RT/RW lingkungan yang terdampak DBD paling tidak respon awal kita sebagai petugas kesehatan didalam menindaklanjuti adanya laporan tersangka kasus DBD baik yang sudah dirujuk dan di rawat di rumah sakit untuk dapat sesegera mungkin di tindaklanjuti sesuai alur penatalaksanaan penanggulangan DBD di lapangan”, terang Kabid P2P Subowo Radiyanto

“Kita sadari bahwa upaya penanggulangan DBD ini tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri, untuk itu diperlukan sinergisitas program terkait dalam hal ini Tim SKDR-KLB bersinergi dengan program Promkes, Kesling, P2 DBD dan program lain yang terkait serta lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan DBD”, tambahnya

Disamping itu, pelaksanaan fogging dilaksanakan sesuai indikasi bagan alur penanggulangan kasus DBD disertai dengan kegiatan 3M plus karena jika hanya fogging saja tanpa dilanjutkan oleh masyarakat dengan kegiatan 3M plus maka fogging akan menjadi sia-sia.

“Untuk menekan angka kejadian DBD dan memutus matarantai penularan DBD saya berharap kita dapat lebih proaktif dan memantapkan upaya penanggulangan DBD dilapangan melalui workshop fogging yang sedang kita lakukan hari ini dapat kita kembangkan lagi ilmunya kepada kader-kader masyarakat lainnya agar bersama puskesmas dapat menanggulangi DBD secara bersama-sama dengan masyarakat”, tutupnya

3 DESA DEKLARASIKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI KECAMATAN KEMUNING

Dalam rangka 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Indragiri Hilir, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Program Nasional STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) menggelar Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan, untuk Desa Kemuning Muda, Desa Kemuning Tua, Desa Limau Manis yang dipusatkan di Gedung Olahraga Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning (21/01/2019).

Tampak hadir saat Dekralasi ODF yaitu Sekretaris Camat Kemuning H. Santoso, S.Sos, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hj. Devi Natalia, SKM. MH, Kasi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Fitrianto, SKM.MARS , Kepala Upt. Puskesmas Selensen Didik Suhardiman, S.Kep, Babinsa, Babinkabtimnas, seluruh Kepala Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Kemuning, Ketua PKK, Kader Kesehatan, dan Tokoh Masyarakat.

Sekretaris Camat Kecamatan Kemuning, H. Santoso, S.Sos dalam sambutannya mengatakan dekralasi ini sangat penting karena bisa mengurangi sikap masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan, sebab perilaku ini bisa menimbulkan berbagai penyakit.

“Terima kasih sudah menetapkan 3 desa kami sudah ODF (Open Defication Free) yang artinya adalah masyarakat yang sudah bebas dari buang air besar disembarangan tempat”, ucap Sekcam Kemuning H. Santoso, S.Sos

“Dengan harapan nantinya kedepan bisa bertambah ke desa lain yang bebas ODF, 3 desa ini menjadi contoh untuk yang lainnya”, tambahnya

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih sudah perduli terhadap masyarakat kami, semoga masyarakat kami bisa melakukan pola Hidup sehat selalu”, tutupnya

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, H. Zainal Arifin, SKM., M.Kes yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Hj. Devi Natalia, SKM. MH mengungkapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menekankan pada 5 pilar perubahan prilaku yang higienis meliputi :

  1. Tidak buang air besar (BAB) sembarangan
  2. Mencuci tangan pakai sabun.
  3. Mengelola air minum dan makanan yang aman.
  4. Mengelola sampah dengan benar.
  5. Mengelola limbah cair rumah tangga yang aman.

“Deklarasi ODF (Open Defecation Free) ini merupakan moment berbagi tantangan dan menguatkan komitmen, meningkatkan tekad dan semangat kita semua untuk lebih memberi makna pada kita semua akan pentingnya kesehatan”, ucap Kabid Kesmas Hj. Devi Natalia

“Semangat melayani, semangat menggerakan, semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan dalam pencapaian derajat kesehatan harus menjadi konsep pembangunan nasional”, tambahnya

“Saya mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat”, tutupnya

Selanjutnya dilakukan Penyerahan Sertifikat Desa ODF atau desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan, serta pembacaan ikrar dalam kegiatan STBM dan Germas oleh 9 Desa dan Kelurahan yang belum tercapai ODF di Kecamatan Kemuning. Berikut Nama-nama Desa yang belum ODF di Kecamatan Kemuning : Desa Tuk Jimun, Sekara, Air Balui, Lubuk Besar, Batu Ampar, Keritang Hulu, Sekayan, Talang Jangkang dan Kelurahan Selensen.

PENYULUHAN PHBS DI DUSUN SUNTUNG DESA SUNGAI ILIRAN KECAMATAN GAS

PHBS adalah perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Penyuluhan PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menerapkan PHBS Puskesmas Sungai Iliran mengadakan kegiatan Penyuluhan PHBS kepada masyarakat, adapun contoh dari perilaku hidup sehat sendiri adalah : Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, Mengkonsumsi jajanan sehat, Menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, Memberantas jentik nyamuk, Membuang sampah pada tempatnya dan Melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Lintas Program, seperti Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan,Posyandu Lansia dan Penanggungjawab KIA.

Kepala Puskesmas Sungai Iliran Ibu salmariantity, SKM) mengharapkan ”Semoga kedepanya tenaga kesehatan dan warga masyarakat bisa bekerja sama dalam menerapkan PHBS di masyarakat dalam peningkatan mutu kesehatan”

RESPON CEPAT DARI TUNTUTAN MASSA GMNI, TIM PENCARI FAKTA DINAS KESEHATAN LANGSUNG MENCARI DATA DAN INFORMASI

 

Menindaklanjuti keinginan massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang melakukan aksi di Dinas Kesehatan Inhil, Senin (7/1/2019), Dinas Kesehatan Inhil telah menurunkan tim pencari fakta yang beranggotakan 8 orang untuk turun langsung ke Puskes Tembilahan Hulu. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Arifin, Selasa (8/1/2019).

Tim pencari fakta pun memulai menelusuri bagaimana kejadian yang menyebabkan pasien atas nama Rosma Dewi yang menurut massa aksi dari GMNI tidak terlayani dengan baik dan mengkonsumsi obat yang menyebabkan ia harus dilarikan ke RSUD Puri Husada Tembilahan. Pertama-tama, tim pencari fakta mencari informasi ke loket pendaftaran. Dari loket tersebut, mereka menanyakan perihal kejadian dan didapatlah keterangan bahwasanya saat itu keadaan puskesmas sedang ramai karena banyak pasien yang datang, termasuk Rosma Dewi yaitu pasien penderita tuberkolosis (TB). Menurut keterangan petugas loket, Rosma Dewi merupakan pasien rutin setiap bulannya, ternyata menurut petugas saat itu memang tidak ada menanyakan golongan darah, kemudian setelah dari loket data dimasukan ke aplikasi simpus (sistem informasi Puskesmas).

“Petugas loket pendaftaran kemudian menyerahkan pasien ke pemegang program TB dan menyerahkan medical record (MR) kepada pemegang program, kemudian pasien tersebut diantar kepemegang program TB,” ungkap Ketua Tim Pencari Fakta, Sobowo Radianto

Selanjutnya pemegang program TB melakukan komunikasi kepada pasien terkait dengan penyakit TB yang diderita pasien. Keterangan dari pemegang program TB bahwa pasien telah selesai minum obat program TB yaitu Obat Anti TB (OAT) selama 8 bulan secara rutin. Pemegang program menyerahkan MR kepada dokter dan juga menyampaikan keluhan-keluhan pasien diantaranya terjadinya batuk darah kepada dokter.Dokter pun menyampaikan bahwa sudah mendapatkan penjelasan keadaan pasien dari pemegang program bahwa pasien ini penderita TB dan obat program TB sudah distop.

“Pasien sudah dari tahun 2017 minum obat katagori II secara rutin/tidak mangkir tetapi tanpa efek samping (mual/muntah tidak ada), sebenarnya ada kejanggalan apakah obat tersebut diminum atau tidak. Program menjelaskan keluhan Pasien batuk darah dan Dokter juga memberikan penjelasan kepada pasien bahwa batuk darah ini wajar karena pembuluh darah sudah rapuh sehingga mudah pendarahan,” tambah Subowo.

Dokter pun memberikan resep obat yaitu Asam trameksamat 3×1, Kotri forte 960mg 2×1, dan vit c atau asam ascorbat 1×1. Resep diserahkan diapotek dan saat dientri di aplikasi simpus tertera hanya kotri 480 makanya di simpus diinput kotri 480 mg dengan dosis 2×2. Sesuai dengan kotri forte 960 mg, Vit C 1×1. Petugas pun memberikan penjelasan sesuai program PIO (Pemberian Informasi Obat).

“Seharusnya minta tanda tangan setelah diberikan penjelasan. Sehubungan untuk laporan ke Dinas minta 10 sampel maka pasien atas nama tersebut telah diberikan penjelasan tetapi tidak dimintakan tanda tangan. Obat diberikan pukul 10.33 WIB jika ada masalah akan memberikan efek samping kepada pasien 30-60 menit,” lanjutnya.

Dari hasil penyelidikan di Puskesmas Tembilahan Hulu itu, dikatakan Subowo kesimpulannya adalah Puskesmas Tembilahan Hulu telah melaksanakan pelayanan sesuai urutan pelayanan dan penjelasan kepada pasien sudah dilaksanakan oleh pemegang program dan dokter.

“Sementara kesalahan obat asam mefenamat terkait dengan input data dari simpus dan pasien meminta rujukan ke Puskesmas Gajah Mada sehingga perlu dicrosscheck ke Puskesmas Gajah Mada, waktu dan proses pelayanan di Puskesmas Gajah Mada serta juga kita akan melakukan crosscheck ke RSUD Puri Husada Tembilahan, karena pasien akhirnya dirawat di RSUD,” terang Subowo.

SERAP ASPIRASI MASSA, INI RESPON KEPALA DINAS KESEHATAN INHIL

Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Zainal Arifin, dihadapan massa aksi menegaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim pencari fakta yang nantinya akan bertugas menelusuri kasus yang menjadi keluhan para pendemo yang mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Senin (7/1/2019).

“Kami akan membentuk tim pencari fakta, jadi mulai besok, tiap kepala bidang yang bersangkutan dengan permasalahan ini akan melakukan penyelidikan,” ujar Zainal Arifin.

Jika dari hasil penyelidikan tim pencari fakta ditemukan adanya keselahan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dikatakannya oknum yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.

“Jika memang terbukti melakukan kesalahan, akan kami berikan sanksi secara berjenjang, sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan,” tambahnya.

Zainal Arifin juga mengaku selalu terbuka menerima setiap keluhan terkait kekurangan dalam pelayanan, dikatakannya dengan adanya laporan seperti ini, dikatakannya menjadi bahan dasar untuk perbaikan pelayanan di semua tatanan pelayanan.

“Keluhan-keluhan seperti ini seharusnya sudah harus di atasi. Dengan adanya momen ini tidak hanya untuk Puskesmas Tembilahan Hulu tapi semua Puskesmas yang ada di Inhil perlu kita lihat lagi bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Terimaksih sudah memberikan laporan dan masukan kepada kami, yang jelas untuk masalah kesehatan kami selalu berkomitmen memberikan yang terbaik,” jelas Zainal Arifin.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan itu, salah satu anggota aksi, Agung mengatakan bahwa mereka menunggu hasil dari tindakan yang akan diambil tersebut.

“Kami tunggu tindakannya, jangan sampai ini dijadikan isu miring gagalnya program 100 hari Bupati Inhil. Kami ulimatum menunggu hingga 15 hari kedepan, kami akan menempuh jalur hukum jika tidak ada progres yang jelas, cetus Agung.

Kedatangan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Inhil ke Dinas Kesehatan Inhil ini sendiri terkait adanya pelayanan yang menurut mereka salah yang diberikan oleh salah seorang petugas di UPT Puskesmas Tembilahan Hulu.

Seperti yang dikatakan massa aksi, salah seorang pasien mendapatkan tindakan yang tidak sesuai prosedur dari salah seorang petugas di sana, dimana saat pasien berobat tanpa apa diperiksa penyakit yang dialami langsung diberikan obat, dan saat obat dikonsumsi, penyakit pasien semakin parah dan saat dibawa ke RSUD Puri Husada diketahui obat yang dikonsumsi pasien tidak sesuai dengan dosis yang ada.