Peraturan Pemerintahan Tentang SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Publik

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Indikator capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

No. Jenis Pelayanan
Dasar & Sub
Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 95
2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 80
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 90
4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90
5 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80
6 Cakupan kunjungan bayi. 90
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 100
8 Cakupan pelayanan anak balita. 90
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 100
10 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatanat 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100
12 Cakupan peserta KB Aktif 70
13 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 100
B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100
C.  Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100
D. Penderita DBD yang Ditangani 100
E. Penemuan Penderita Diare 100
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100
II Pelayanan Kesehatan Rujukan 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota. 100
III Penyelidikan 17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100
IV Promosi 18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80