Skip to main content

DINKES INHIL CANANGKAN GERAKKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI INHIL

DSCF6024Untuk mematangkan kegiatan pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) Dinas Kesehatan menggelar rapat bersama lintas sektor terkait seperti Bappeda, Kesra, Dinas Pendidikan, Bpjs Kesehatan, RSUD Puri Husada, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Departemen Agama, Dispora, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Pertanian, dan Tanaman Pangan di Aula Wijaya Kusuma, rabu (26/04/2017).

Asisten Pemerintah dan Kesra SETDA Kabupaten Indragiri Hilir, Afrizal menegaskan pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) Provinsi Riau yang akan digelar di Kabupaten Indragiri Hilir (30/04/2017) bersempena dengan Hari Pendidikan Nasional jadi kegiatan ini kita sejalankan agar menjadi efektif dan efesien.

“Hari ini kita rapat, karena ini ada pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hilir, namun kita sejalankan karena ini waktunya hampir bersamaan. Kegiatan tanggal 30/04/2017 kemudian tanggal 02/05/2017 Hari Pendidikan Nasional jadi kegiatan ini kita sejalankan”, terang Afrizal

“Kegiatan ini mudah-mudahan dapat memotivasi masyarakat, khususnya masyarakat Inhil untuk bisa menerapkan hidup sehat menjadi gaya hidup sehari-hari”, harapnya

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan H. Zainal Arifin, SKM. M.Kes selaku Ketua panitia germas menjelaskan dalam pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) ini nanti akan ada bazar sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga akan ada lomba makanan khas inhil yaitu sempolet. Akan ada 10 tenda yang disiapkan untuk makanan sempolet dan kemudian juga ada 10 tenda untuk makanan buah-buahan. Ini berikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Disamping itu juga akan ada penandatanganan MOU antar instansi terkait dengan Dinas Kesehatan. Terkait upaya-upaya untuk pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) ini, sebagai contoh dengan Kementerian Agama.

“Kita berharap nanti sebagaimana pembicaraan awal, akan ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) misalnya “bedah rumah ibadah sehat” jadi rumah tersebut kita bedah, apakah 3 bulan sekali 1 rumah ibadah yang akan kita lakukan bersama instansi terkait”, terang Zainal Arifin

Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat bisa hadir pada tanggal 30/04/2017 jam 06.00 pagi s/d selesai. Ini juga bersempena Hari Pendidikan Nasional maka kita bersama Dinas Pendidikan akan mengadakan senam dan jalan sehat beserta door pricenya dan bersempena juga dengan kegiatan Riau Pos yaitu Cityzen Vaganza go to school. Nanti akan ada pentas seni dan olahraga.

“Mudah-mudahan kesehatan untuk rakyat bisa kita wujudkan bersama-sama “, tutup kadiskes inhil

DSCF6025

 

BERSINERGI DENGAN DINAS SOSIAL, BPJS KESEHATAN INHIL BERUPAYA PENDATAAN TEPAT SASARAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatBPJSan Cabang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga April telah mencatat sebanyak 137.659 warga miskin setempat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI.

”Hingga April 2017 masyarakat miskin di Inhil yang sudah ditanggung sebagai peserta dari kuota sharing Pemrov dan Pemkab serta dari APBD Kabupaten berjumlah 137.659,” kata Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Prayudi Ananda Septian di Tembilahan, Kamis.

Yudi merincikan, jumlah kepesertaan PBI tersebut berasal dari “budget sharing” APBD Pemrov dan APBD Kabupaten Inhil sebesar 127.159, ditambah dengan non budget sharing dari Pemerintah Kabupaten sebesar 10.500.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial mengaku sangat kesusahan untuk menentukan masyarakat yang berhak dan tidak berhak masuk kedalam PBI, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Inhil mengaku miskin dan mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan iuran.

”Masalah tersebut menjadi kendala kami saat ini. Kasus ini pula memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di Inhil sangat tinggi,” ucapnya

Selain itu, kasus ini juga mengakibatkan penyimpulan terhadap angka kemiskinan di Inhil menjadi variatif.

Untuk itulah, beberapa waktu lalu, Bupati Inhil Muhammad Wardan meminta kepada Disdukcapil untuk melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran terkait angka kemiskinan yang ril di Inhil.

Meski demikian, lanjut Yudi, BPJS Kesehatan Tembilahan bersama Dinas Sosial akan tetap berupaya melakukan pendataan sehingga bantuan jaminan kesehatan tersebut tepat sasaran.

Lebih lanjut ia menyebutkan, meski dihadapi dengan sejumlah masalah, pihaknya melalui Dinas Sosial tetap terus mengakomodir masyarakat miskin di Kabupaten Inhil agar dapat tercover ke dalam kuota yang tersedia.

”Hingga saat ini, Dinsos tetap mengakomodir masyarakat yang mendaftar sepanjang masih memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tidak melupakan tanggungjawab dalam memastikan status calon peserta,” tutupnya

3 FOKUS UTAMA BPJS KESEHATAN TEMBILAHAN DITAHUN 2017

Badan Penyelenggara JaminBPJSan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan berkomitmen untuk menindaklanjuti 3 fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2017, yakni Keberlangsungan Finansial, Kepuasan Peserta dan Cakupan Semesta.

Pencapaian terhadap 3 fokus utama ini, dilakukan untuk meningkatkan kinerja positif yang telah dicapai oleh BPJS Kesehatan yang baru berusia 3 tahun 3 bulan.

Adapun langkah realisasi yang dilaksanakan pada masing – masing fokus, seperti keberlangsungan finansial, menurut Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Prayudi Ananda Septian, SH, adalah dengan meningkatkan kolektibilitas iuran pada peserta melalui peningkatan kepatuhan dan kemudahan akses pembayaran.

“Dari hasil Rakornas, memang ada penetapan 3 fokus utama. Salah satunya, keberlangsungan finansial. Terobosan kami (BPJS Cabang Tembilahan, red) untuk keberlangsungan finansial ini adalah mengadakan sosialisasi ke setiap wilayah perdesaan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka selaku peserta. Sehingga, menumbuhkan kesadaran untuk membayar iuran,” ungkapnya

Sedangkan, untuk fokus kepuasan peserta, dipaparkan Prayudi Ananda Septian, pihak BPJS Kesehatan Tembilahan akan memberikan ruang kepada peserta untuk memberikan kritik dan saran pasca pemulihan mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit.

“Kami akan menghubungi dan menanyakan kepada peserta mengenai layanan yang diperoleh usai pengobatan dilaksanakan dengan data pasien yang dirawat dengan menggunakan BPJS. Jika sekiranya ada keluhan dari peserta yang bersangkutan, maka kami akan segera menindaklanjuti,” paparnya.

Ketiga, untuk fokus terhadap cakupan semesta, dijelaskan Prayudi Ananda Septian, pihak Pemerintah Kabupaten bersama BPJS kesehatan akan menyusun Peraturan Bupati yang nantinya akan mengatur tentang kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) di BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan.

“Jadi nanti, kepada BU (Badan Usaha) diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerjanya atau PPU (Pekerja Penerima Upah) di BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan. Kami sudah berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Inhil melalui instansi terkait dan beberapa BU (Badan Usaha) tentang hal ini. Ini upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti fokus terhadap cakupan semesta,” jelasnya.

“Sesuai dengan amanat undang-undang, seandainya, BU tidak mendaftarkan para karyawannya. Maka, ketika karyawannya sakit, BU wajib mengakomodir pengobatan karyawannya sesuai dengan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BPJS,” imbuh Prayudi Ananda Septian.

Selanjutnya, Prayudi Ananda Septian mengatakan, pada prinsipnya, Peraturan Bupati yang rencananya akan disusun, juga telah mencakup 3 hal yang menjadi fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2017 tersebut.

Secara menyeluruh, diketahui, terdapat keselarasan antara langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan pada tingkat nasional dengan upaya tindaklanjut oleh BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan guna merealisasikan 3 fokus utama tahun 2017 tersebut.

Adapun langkah yang diambil oleh BPJS Kesehatan secara nasional dalam rangka merealisasikan 3 fokus utama tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Keberlangsungan finansial

Cara untuk menjamin keberlangsungan program ini dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial, peningkatan kolektibilitas iuran pada peserta hingga kemudahan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

  1. Kepuasan peserta

Perlu adanya perbaikan sistem pelayanan online, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan terutama optimalisasi fasilitas tingkat pertama. Bakal difokuskan juga kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

  1. Menuju Cakupan Semesta

Target peserta JKN-KIS mencapai paling tidak 95 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 254 juta jiwa. Untuk mencapai target tersebut BPJS Kesehatan akan melakukan percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran pemerintah dan non-pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif Kader JKN-KIS lewat organisasi kemasyarakatan.

 

MANTAP, RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN BERTAHAP DAFTARKAN HONORER JADI PESERTA JKN-KIS BPJS

Sebagai wujud kepedulian RSUD Puri Husada 2sebagai pemberi kerja kepada tenaga honorer dan untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, manajemen RSUD Puri Husada telah mendaftarkan pekerjanya secara bertahap untuk menjadi Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 pasal 3, bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Terlebih, Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kartu identitas bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN-KIS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap setiap peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

“Sampai dengan Maret 2017, total tenaga honorer beserta anggota keluarga  yang telah didaftarkan oleh RSUD Puri Husada ke BPJS Kesehatan sebanyak 202 orang,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Yessy Rahimi S.Farm Apt. MPH, Senin (20/3/2017).

Yessi menilai kebijakan manajemen RSUD Puri Husada untuk mendaftarkan tenaga honorer ke dalam program JKN-KIS BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tepat dan telah diperhitungkan. Sebab selama ini ketika ada tenaga honorer yang sakit atau membutuhkan perawatan maka pihak RSUD Purihusada memberikan pengobatan secara gratis.

Padahal sebenarnya biaya untuk pemberian pengobatan gratis tersebut jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tenaga honorer setiap bulannya.

“Kami dari BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada RSUD Puri Husada Kab. Indragiri Hilir atas kepedulian kepada dan partisipasinya telah mendaftarkan tenaga honorer menjadi peserta program JKN-KIS BPJS Kesehatan” ungkap Yessy Rahimi.

Penyerahan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada Tenaga Honorer RSUD Puri Husada Kabupaten Indragiri Hilir tersebut oleh dr Irianto didampingi Kepala BPJS Kesehatan Yessy Rahimi.

BPJS KESEHATAN ON THE SPOT, KADINKES INHIL ASUMSIKAN SELURUH MASYARAKAT MISKIN DAPATKAN JKN-KIS

DSCF2939Kamis Pagi, sejumlah penarik becak, Tenaga Harian Lepas dan sejumlah kaum Lansia mendapatkan Sosialisasi dari Puskesmas Gajah Mada, 09/03/ bersama dengan BPJS Kesehatan wilayah Tembilahan. Sosialisasi Unit Kesehatan Kerja (UKK) adalah Bentuk pemberdayaan masyarakat dikelompok pekerja informal utamanya di dalam upaya promotif, preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh kecelakaan pekerja

Sosialisasi ini bermaksud memberikan pengetahuan kepada mereka yang sebagian besar adalah pekerja harian lepas maupun penarik becak agar mengetahui bagaimana menjaga keamanan diri mereka sewaktu melakukan pekerjaannya. Kepala Dinas Kesehatan H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes menyambut baik upaya sosialisasi ini.

“sudah saatnya masyarakat kita yang sebagian besar adalah pekerja harian lepas memperhatikan keselamatan kerja. Melalui sosialisasi ini kami berharap kita semua mendapatkan pengetahuan lebih dan memiliki jaminan kesehatan kerja.

DSCF2973Beliau menambahkan Melalui sosialisasi BPJS on the Spot diharapkan masyarakat akan lebih terbantu mengenai apa dan bagaimana tentang informasi kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tergolong dalam kategori masyarakat tidak mampu.

“Untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan tentunya Dinas Kesehatan tidak hanya sekedar memperhatikan kualitas pelayanan saja tetapi seyogyanya kami memperhatikan bagaimana agar masyarakat tidak pusing lagi memikirkan biaya berobat apabila sakit, selain sudah kita buka pelayanan Puskesmas 24 jam kita juga menyediakan layanan pembuatan Kartu JKN-KIS, khusus masyarakat miskin yang tidak mampu dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat kini bisa berobat secara gratis dan biaya perobatannya ditanggung oleh Pemerintah”. Tambah Kadiskes.

Kepala Upt Puskesmas Gajah Mada Subowo Radiyanto, SKM, M.Kes mengungkapkan betapa pentingnya kegiatan ini, dengan Sosialisasi masyarakat akan mudah untuk didata. Sosialisasi juga membuka pelayanan Donor darah dan pendaftaran pembuatan Kartu BPJS Kesehatan.