Tembilahan [28/11/2025] — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar kegiatan Publikasi Stunting dan Advokasi Lintas Sektor sebagai upaya memperkuat komitmen percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Indragiri Hilir, yang menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas program dan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dengan kerja nyata, fokus pada upaya pencegahan sejak dini serta memperkuat intervensi di berbagai lini pelayanan kesehatan masyarakat.
Acara ini turut menghadirkan sesi pemaparan materi dan diskusi yang dimoderatori oleh Ns. Ardeny, M.Kes, Wakil Direktur Poltekkes Provinsi Riau. Berbagai instansi lintas sektor menyampaikan komitmen dan tantangan yang masih dihadapi di lapangan.
Plt. Kepala Bappeda Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat dukungan anggaran dalam program penurunan stunting. Pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembangunan sanitasi/jamban sehat di tingkat kelurahan serta memastikan pemenuhan mandatory spending sektor kesehatan lebih dari 10%.
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau menekankan perlunya fokus pada anak/balita gizi kurang dan gizi buruk, dengan memperbaiki tata laksana sejak hulu agar tidak berkembang menjadi kasus stunting. Selain itu, identifikasi kendala pada remaja putri yang tidak menerima Tablet Tambah Darah (TTD) juga menjadi perhatian penting.
Namun demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menilai masih terdapat kelemahan dalam proses monitoring dan evaluasi, sehingga perlu diperbaiki untuk memastikan efektivitas program.
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa pada tahun ini tersedia paket nutrisi yang akan dialokasikan ke puskesmas untuk perbaikan indikator balita BB tidak naik (T) dan balita gizi kurang, berupa susu dan vitamin.
Rumah Sakit 3M Plus turut berkontribusi melalui dana CSR untuk pemeriksaan Antenatal Care (ANC) gratis di puskesmas, serta rencana pembuatan konten edukasi oleh dokter spesialis untuk disebarkan melalui media sosial.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Indragiri Hilir menekankan bahwa dokter memiliki peran penting dalam pelayanan medis dan edukasi, termasuk di posyandu dan kelas ibu hamil. IDI juga mengingatkan pentingnya ANC minimal 6 kali, dengan 2 kali pemeriksaan USG di puskesmas, serta penerapan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada setiap proses persalinan.
PERSEGI Indragiri Hilir menyampaikan komitmennya mendukung melalui program senam stunting, serta mendorong agar idealnya terdapat 1 posyandu dalam setiap RT untuk mendekatkan pelayanan.
Diskominfo Indragiri Hilir menegaskan bahwa strategi komunikasi publik harus diperkuat, baik melalui konten edukatif di media sosial maupun pengelolaan kanal data stunting yang wajib diisi dan dipublikasikan agar dapat meningkatkan sinergitas antar-OPD.
Sementara itu, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Indragiri Hilir mengungkapkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat membawa anak ke posyandu untuk imunisasi. IBI menilai bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama, untuk memberikan pemahaman bahwa imunisasi aman dan halal.
Poltekkes turut menyampaikan kendala yang dihadapi, terutama terkait keterlambatan input data ke aplikasi. Hal ini membuat laporan yang ditarik oleh Kementerian Kesehatan tampak belum mencapai target karena data belum terupdate.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh sektor terkait dapat memperkuat sinergi, memperbaiki strategi, dan terus bergerak bersama dalam upaya menciptakan generasi Indragiri Hilir yang sehat, kuat, dan bebas stunting.